BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Managemen sebagai suatu kegiatan untuk
mencapai tujuan menjadi hal yang wajib diketahui oleh seseorang yang terlibat
dalam kepanitiaan, organisasi, atau perusahaan. Pengorganisasian merupakan ilmu
dasar management yang perlu dikuasai sebagai landasan untuk mempelajari ilmu managemen terapan lainnya.
Kegiatan pengorganisasian tidak pernah berakhir.
Melihat sebuah organisasi sebagai “jaringan kerja (network) pusat-pusat
komunikasi daam pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan usaha-usaha
kelompok secara efektif dari usaha-usaha perorangan sehingga terlihat bahwa
pengorganisasian bersifat dinamis. Perubahan-perubahan pasti terjadi, karena
kita berurusan dengan manusia, hubungan mereka dengan fisiknya, tidak ada satupun
yang bersifat statis. Sebuah organisasi harus siap menghadapi
perubahan-perubahan identitas dan lingkungannya juga berubah.
B.
Rumusan
Masalah
1. Apa
yang dimaksud dengan pengorganisasian?
2. Apa
tujuan pengorganisasian?
3. Apa
yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang?
4. Apa
faktor penentu dari pendelegasian wewenang?
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Hakikat Organisasi
Organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah latin organum
yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan.[1]
Organisasi (organization) dan pengorganisasian
(organizing) memiliki hubungan yang erat dalam manajemen. Organisasi merupakan
alat dan wadah atau tempat manejer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk
mencapai tujuan yang diinginkan, dan didalamnya terdapat norma-norma yang harus
dipedomani dan nilai yang perlu dipegang teguh.
Oraganisasi
adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk
merealisasikan tujuan bersama. Berdasarkan
definisi tersebut jelaslah bahwa dalam suatu organisasi minimum mengandung tiga
elemen yang paling berhubungan.
Ketiga
elemen organisasi tersebut adalah
1)
sekelompok orang,
2) interaksi dan kerja sama dan,
3) tujuan bersama.[2]
Manusialah yang memegang peranan penting dalam
setiap kegiatan yang disebut organisasi, mereka harus
melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi yang harus dilakukannya.
Siapa mengerjakan apa,
dan di bagian mana. Di dalam organisasi ada tujuan yang akan dicapai, aturan
bekerja, norma yang harus ditaati, metode dan prosedur mengerjakan, orang yang
menjalankan pekerjaan, kesatuan arah dan perintah koordinasi, control dan kerja
sama, hubungan social di antara orang–orang yang ada didalamnya, serta
penghargaan kepada setiap orang yang telah melaksankan pekerjaannya.[3]
B.
Pengertian
dan Tujuan Pengorganisasian
Pengorganisasian (organizing) adalah:
1. penentuan-penentuan sumber daya yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,
2. perencanaan
dan pengembangan suatu organisasi,
3. penugasan
tanggung jawab tertentu dan,
4. kemudian
pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk
melaksanakan tugas-tugasnya.[4]
Pengorganisasian menurut George R. Terry
adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang,
sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian memperoleh
kepuasan pribadi dalam dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam
kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
Jadi, pengorganisasian adalah suatu
proses menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kemampun yang dimiliki.
Di dalam menyusun sebuah organisasi,
perlu sekali mengadakan pembagian tugas yang sebaik-baiknya dan memberi
wewenang-wewenang yang tepat, namun demikian yang paling penting ialah
menempatkan orang secara tepat di tempat-tempat tugas managerial. Pengorganisasian
merupakan kegiatan dasar dari manajemen untuk dilaksanakan dan mengatur seluruh
sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat
diselesaikan dengan sukses.
Tujuan dari pengorganisasian adalah
untuk membimbing manusia-manusia
bekerja sama secara efektif.
Seorang
menejer harus tahu kegiatan-kegiatan mana yang perlu ditangani, siapa-siapa
yang membantu dan siapa-siapa yang dibantu, jalur komunikasi, liku-liku
pekerjaan yang harus diikuti, keterangan antara pribadi pegawai, dan antar
kelompok kerja dan tugas dari kelompok kerja masing-masing.
Pengorganisasian terjadi karena
pekerjaan yang akan dilaksanakan
itu terlalu berat ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan
tenaga-tenaga bantuan dan terbentuknya kelompok kerja yang efektif. Banyak
pikiran, banyak tangan dan keterampilan dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasi
bukan saja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk
menciptakan kegunaan bagi masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap
keinginannya, keterampilan dan pengetahuan.
C. Komponen-komponen pengorganisasian
Ada empat komponen-komponen nyata dari pengorganisasian, dan dapat diingat
dengan kata WERE yang berarti “
Work, Employes, Relationships, dan Environment” (pekerjaan,
pegawai, hubungan kerja dan lingkungan).
1. Pekerjaan
Fungsi yang harus dilaksanakan
berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi tersebut
dipisah-pisahkan ke dalam sub-sub fungsi.
Hal
tersebut dilakukan karena:
a. Distribusi
pekerjaan kepada kelompok yang kemudian akan dibagikan lagi.
b. Spesifikasi
pekerjaan ke dalam bagian-bagian tugas yang kecil.
Dari berbagai fungsi tersebut,
dibentuk pekerjaan kecil yang sejenis atas dasar persamaan pekerjaan atau
efisiensi apabila dapat dijadikan bagian-bagian yang kecil, maka pelaksanaanya
akan lebih mudah. Bagian-bagian tersebut disebut “unit-unit organisasi”.
2. Pegawai
Setiap orang ditugaskan untuk
melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan. Lebih baik lagi apabila penugasan tersebut
disertai perhatian terhadap kepentingan pegawai, setiap pengalaman dan
keterampilan. Perhatian tersebut sangat diperlukan dalam pengorganisasian.
Penugasan yang diberikan kepada masing-masing individu biasanya merupakan
bagian tugas-tugas organisasi atau dapat juga berupa seluruh tugas dari suatu
unit kerja. Pembagian tugas tersebut menghasilkan “unit kerja pegawai
organisasi”.
3. Hubungan
Kerja
Merupakan masalah penting di dalam
organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaanya, interaksi antara satu
pegawai dengan pegawai lainnya dan unit pekerja pegawai dengan unit kerja lainnya.
Mencari keserasian dan kesatuan usaha hanyalah mungkin apabila hubungan
tersebut terbina cukup baik. Sebagian besar problema di dalam pengorganisasian berkaitan
dengan kesulitan hubungan.
4. Lingkungan.
Komponen terakhir dari
pengorganisasian mencakup sarana-sarana fisik dan sasaran umum di dalam
lingkungan dimana pegawai-pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi,
mesin, perabot kantor, blanco-blanco, penerangan, dan sikap mental merupakan
faktor-faktor yang membemtuk lingkungan. Dari proses pengorganisasian lahir
struktur organisasi yang memperlihatkan arus dari interaksi di dalam organisasi
siapa yang menetapkan apa, siapa yang memerintahkan kerja, siapa yang harus
menanggapi dan siapa yang mengerjakan pekerjaan apa walaupun demikian segala
sesuatu tidak selalu harus terjadi seperti ditetapkan di dalam struktur, bukan
saja karena strukturnya tidak lengkap, akan tetapi terutama sekali karena kita
berurusan dengan manusia yang memiliki interaksi yang berbeda sesuai dengan
kepribadian masing-masing.[5]
D.
Bentuk-bentuk
organisasi
Menurut pola
hubungan kerja, serat lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka
bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan sebagai berikut:
a.
Bentuk
organisasi Garis,
b.
Bentuk
organisasi Fungsional,
c.
Bentuk
organisasi Garis dan Staf,
d.
Bentuk
organisasi Fungsional dan Staf.
a)
Bentuk
organisasi Garis
Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana.
Ciri-ciri bentuk organisasi garis adalah organisasi masih kecil, jumlah
karyawan sedikit dan saling kenal, serta spesialisasi kerja belum begitu
tinggi.
Kebaikan:
1)
Kesatuan komando
terjamin baik karena pimpinan berada di atas satu tangan.
2)
Jumlah pengambilan
keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi
masih sedikit atau tidak ada sama sekali.
3)
Rasa solidaritas
diantara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal.
Keburukan:
1)
Seluruh
organisasi terlalu bergantung pada satu orang sehingga kalau orang itu tidak
mampu, seluruh organisasi akan terancam kehancuran.
2)
Adanya
kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis.
3)
Kesempatan
karyawan untuk berkembang terbatas.
b)
Bentuk
organisasi Fungsional
Organisasi
fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, dimana segelintir pimpinan tidak
mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando
kepada setiap karyawan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan
tersebut.
Kebaikan:
1)
Pembidangan
tugas-tugas jelas.
2)
Spesialisasi
karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin.
3)
Digunakan
tenaga-tenaga ahli dalam berbagai bidang, sesuai dengan fungsi-fungsinya.
Keburukan:
1)
Karena adanya
spesialisasi, sukar mengadakan tou of duty.
2)
Para karyawan
lebih mementingkan bidangnya, sehingga sukar melaksanakan koordinasi
c)
Bentuk
organisasi garis dan staf
Bentuk
organisasi ini dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai
bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, dan jumlah karyawannya
banyak.
Kebaikan:
1)
Dapat digunakan
oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapa pun luas tugasnya, dan
betapa pun kompleks susunan organisasinya.
2)
Pengambilan
keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli.
3)
Perwujudan “the
right man in the right place” lebih mudah dilaksanakan.
Keburukan:
1)
Karena karyawan
tidak saling mengenal, solidaritas sukar diharapkan.
2)
Karena rumit dan
kompleksnya susunan organisasi, koordinasi kadang-kadang diterapkan.
d)
Bentuk
organisasi Staf dan Fungsional.
Bentuk
organisasi Staf dan Fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi
fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.
E.
Prinsip-prinsip
Organisasi
1.
Perumusan tujuan
yang jelas
Sebelum
melakukan suatu aktifitas, mengorganisasi atau membuat suatu badan, maka yang
pertama harus jelas apa yang menjadi tujuan kita.
2.
Pembagian kerja
Pembagian kerja
merupakan keharusan dalam berorganisasi, sebab tanpa adanya pembagian kerja
kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas menjadi amat besar.
3.
Delegasi
wewenang (pelimpahan wewenang)
Delegasi adalah
suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk
melaksanakan kegiatan tertentu.
4.
Rentangan
kekuasaan
Rentangan
kekuasaan dimaksudkan berapa jumlah bawahan seorang pemimpin itu dapat
memimpin, membimbing, dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
5.
Tanggung jawab dan
otoritas
Otoritas harus
seimbang dengan tanggung jawab, artinya seseorang yang diberi tanggung jawab
harus diberi otoritas untuk melaksanakan sesuatu yang diperlukan guna memenuhi
tanggung jawab mereka.
6.
Koordinasi
Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh
unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin
untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.[6]
F.
Proses
(Langkah-Langkah) Pengorganisasian
1. Manager
harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apakah profit motive
atau service motive.
2. Penentuan
kegiatan-kegiatan, artinya manager harus mengetahui, merumuskan, dan
menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan
organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
3. Pengelompokan
kegiatan-kegiatan, artinya manager harus mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke
dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama. Kegiatan-kegiatan yang
bersamaan dan berkaitan erat disatukan ke dalam satu departemen atau satu
bagian.
4. Pendelegasian
wewenang, artinya manager harus menetapkan besarnya wewenang yang akan
didelegasikan kepada setiap departemen.
5. Rentang
kendali, artinya manager harus menetapkan jumlah karyawan pada setiap
departemen atau bagian.
6. Peranan
perorangan, artinya manager harus menetapkan dengan jelas tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang
tindih tugas dapat dihindarkan.
7. Tipe
organisasi, artinya manager harus menetapkan tipe organisasiapa yang akan
dipakai, apakah line organization, line
and staff organization ataukah function organization.
8. Struktur
(organization chart= bagan
organisasi), artinya manager harus menetapkan struktur organisasi yang
bagaimana yang akan digunakan.
Jika proses pengorganisasian di atas
dilakukan dengan baik dan berdasarkan ilmiah maka organisasi yang disusun akan
baik, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mencapai
tujuannya.[7]
G.
Struktur
organisasi
Stuktur
organisasi adalah kerangka atau susunan dan hubungan antarbagian, komponen, dan
posisi dalam suatu perkumpulan. Struktur organisasi
menspesifikasi pembagian aktivitas yang beraneka macam dihubungkan sampai batas
tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Struktur
organisasi juga menunjukkan hierarki dan struktur otoritas organisasi serta
memperlihatkan hubungan pelaporannya. Struktur organisasi memberikan stabilitas
dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi mempertahankan kedatangan dan
kepergian individu serta untuk mengkoordinasi hubungannya dengan lingkungan.
Dalam organisasi modern terdapat
tiga bentuk struktur organisasi yang secara formal disusun menurut fungsi,
menurut produk atau pasar, dan dalam bentuk matriks.
1. Struktur
Organisasi Fungsional
Struktur
organisasi fungsional menghimpun seluruh individu yang terlibat dalam suatu
aktivitas yang berkaitan dalam suatu departemen. Sebagai contoh, organisasi
yang dibagi manurut fungsi dapat memiliki bagian produksi, pemasaran, finansial,
dan tenaga kerja. Seorang manager pada organisasi tersebut akan bertanggung
jawab atas bagiannya masing-masing.
Bentuk
struktur organisasi fungsional seringkali digunakan oleh perusahaan kecil yang
menawarkan jajaran produk yang terbatas, karena memungkinkan sumber daya yang
khusus dapat digunakan dengan efisien.
Secara detail, Stoner dan Wankell mengutip karakteristik struktur
fungsional sebagai berikut:
a. Keunggulam
(Advantages)
1) Sesuai
dengan lingkungan yang stabil
2) Menunjang
pengembangan keahlian
3) Meberi
kesempatan bagi para spesialis
4) Memerlukan
koordinasi internal minimum
5) Hanya
sedikit memerlukan keterampilan antar pribadi
b. Kelemahan
(Disadvantages)
1) Pada
organisasi besar, respon lebih lambat diterima
2) Menyebabkan
terjadinya penyumbatan, karena pelaksanaan tugas sekuensial
3) Kurang
inovatif (memiliki perspektif yang sempit)
4) Dapat
menimbulkan konflik tentang prioritas produk
5) Tidak
menunjang berkembangnya manajer umum
6) Mengaburkan
tanggung jawab atas tugas keseluruhan.
2. Struktur
Organisasi Produk atau Pasar
Struktur
organisasi produk atau pasar seringkali dipandang sebagai organisasi menurut
divisi yang menghimpun dalam dalam suatu unit kerja seluruh tenaga kerja yang
terlibat dalam produksi dan pemasaran suatu produk atau sekelompok produk yang
berkaitan.
Struktur
organisasi produk atau pasar seringkali dianut oleh perusahaan besar dan
perusahaan multiproduk. Pola utama atas pembagian produk atau pasar yang sering
dianut adalah sebagai berikut.
a) Pembagian
menurut produk (in division by produk)
Pada versi ini bahwa
tiap bagian bertanggung jawab atas suatu produk atau seperangkat produk yang
berhubungan.
b) Pembagian
menurut geografis (division by geography)
Versi ini menghimpun
dalam suatu bagian, seluruh aktivitas yang dilaksanakan di wilayah tertentu di
mana unit yang bersangkutan melakukan operasinya. Pengaturan semacam ini
dipandang logis manakala dengan pertimbangan tentang:
1) Sumber
bahan baku
2) Sumber
bawahan
3) Pasar
atau produk yang dihasilkan
c) Pembagian
menurut pelanggan (division by customer)
Versi ini terjadi apabila
suatu divisi menjual hampir seluruh produksinya kepada kelompok tertentu.
1. Keunggulan
a) Sesuai
dengan perubahan yang cepat
b) Memungkinkan
adanya visibilitas produk yang tinggi
c) Memungkinkan
konsentrasi penuh terhadap tugas
d) Kejelasan
tanggung jawab
e) Memungkinkan
tugas ganda secara paralel
f) Memudahkan
pelatihan bagi manajer umum
2. Kelemahan
a) Membantu
perkembangan politik dalam alokasi sumber daya
b) Kurang
mendukung koordinasi aktivitas antardivisi
c) Mendorong
terabaikannya prioritas jangka panjang
d) Memungkinkan
menurunkan pendalaman kompetisi
e) Menimbulkan
konflik antara tugas divisi dengan prioritas perusahaan.
3. Struktur
organisasi matriks
Pada
struktur organisasi matriks terdapat dua jenis desaign sekaligus. Bagian
fungsional permanen memiliki otoritas atas standar prestasi dan profesional
unitnya, sedangkan tim proyek dibentuk
sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan program tertentu. Anggota tim ini
berasal dari berbagai bagian fungsional dan melapor kepada manager proyek, yang
bertanggung jawab atas hasil tim kerja.
Struktur
organisasi matriks berusaha memaksimumkan keunggulan dan meminimumkan kelemahan
dari struktur fungsional dan struktur produk atas pasar. struktur organisasi
matriks mencapai keseimbangan yang diinginkan dengan melapisi atau membubuhi
suatu struktur otoritas horizontal, pengaruh, dan komunikasi. Terdapatnya suatu
sistem otoritas ganda (a dual authority system) merupakan ciri khas dari
struktur organisasi matriks. Organisasi fungsional yang tradisional dan
organisasi yang berdasarkan produk menjalankan rantai komando yang keras, yaitu
masing-masing bawahan melapor kepada seorang atasan saja.
Struktur
organisasi matriks ditemukan dalam organisasi yang memerlukan tanggapan
terhadap perubahan yang cepat dalam dua sektor, seperti tekhnologi dan pasar,
yang menghadapi ketidakpastian dan memerlukan persyaratan tinggi mengenai
pengolahan informasi serta harus menghadapi keterbatasan sumber daya finansial
dan sumber daya manusia.
1. Keunggulan
a) Memberikan
fleksibilitas kepada organisasi
b) Merangsang
kerja sama antardisiplin
c) Melibatkan
dan menantang perorangan
d) Mengembangkan
keterampilan karyawan
e) Membebaskan
top manajemen untuk perencanaan
f) Memotivasi
perorangan untuk mengidentifikasi produk akhir
g) Memungkinkan
para ahli ke wilayah penting apabila diperlukan.
2. Kelemahan
a) Risiko
timbulnya perasaan anarki
b) Mendorong
pergulatan otoritas
c) Dapat
mengarah pada diskusi bukan aksi
d) Menuntut
keterampilan antarpribadi yang tinggi
e) Implementasinya
memerlukan biaya yang tinggi
f) Risiko
duplikasi usaha oleh tim proyek
g) Berpengaruh
pada moral kerja ketika personel diatur kembali.
H.
Pendelegasian
Wewenang
Pendelegasian adalah
pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain (staf/bawahan) untuk
melaksanakan kegiatan tertentu.
(Manulang, 1988),
pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya/bawahannya
untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu
bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan
tersebut dapat melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya serta dapat
mempertanggung jawabkan hal-hal yang didelegasikan kepadanya.
Menurut Malayu S.P. Hasibun,
pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh
delegator kepada delegate untuk dikerjakan atas nama delegator.[8]
Menurut Louis A. Allen pendelegasian
wewenang adalah dinamika managemen. Pendelegasian wewenang adalah proses yamg
diikuti oleh seorang manager dalam pembagian kerja yang dipikulkan kepadanya,
sehingga ia melakukan bagian kerja itu hanya karena penempatan organisasi yang
unik, dapat mengerjakan dengan efektif, sehingga ia dapat memperoleh
orang-orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak dapat ia kerjakan.[9]
Delegasi merupakan penekanan pemindahan
kekuasaan dari seorang manager kepada bawahan. Delegasi memperbolehkan bawahan
mengambil keputusan, yaitu pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan, dari
suatu tingkat organisasi yang lebih tinggi ke suatu tingkat organisasi yang
lebih rendah. Perlu diketahui bahwa delegasi itu tidak sama dengan partisipasi.
Dalam pengambil keputusan yang partisipatif, terdapat suatu pembagian
kekuasaan. Akan tetapi dalam delegasi, bawahan mengambil keputusannya sendiri.
Delegasi
terdiri atas 4 langkah proses yaitu:
1. Alokasi
atau pembagian tugas
2. Delegasi
kekuasaan
3. Pemberian
tanggung jawab
4. Penciptaan
akuntabilitas
Untuk melengkapi proses delegasi, manager perlu
menciptakan akuntabilitas. Manager perlu meminta bawahan untuk menjawab
tugas-tugas yang telah dilaksanakannya. Tanggung jawab berarti seorang bawahan
berkewajiban melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Akuntabilitas berarti
bawahan harus melaksanakan tugas dengan keadaan yang memuaskan. Bawahan
bertanggung jawab untuk meyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepada
mereka, dan bertanggung jawab kepada manager untuk pelaksanaan pekerjaan yang
memuaskan.
Sebab
dilakukan delegasi:
Alasannya adalah karena manager
tidak dapat mengerjakan segalanya secara sendiri. Oleh karena itu,
pendelegasian wewenang perlu dilakukan agar pekerjaan dalam suatu unit
organisasi tidak terbengkalai dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan
organisasi.[10]
Pendelegasian wewenang dimaksudkan
agar setiap bagian dapat menjalankan segala aktivitas managerial dan dapat
dituntut tanggung jawabnya. Dalam hal ini, perlu perlu diperhatikan
keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab pekerjaan. Keseimbangan ini
akan mewujudkan mekanisme kerja yang sehat. Pada akhirnya, akan memotivasi bawahan
untuk lebih percaya diri, bekerja lebih baik, kreatif, dan bertanggung jawab.[11]
Manfaat pendelegasian wewenang:
1.
Manajer memiliki
banayak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dari
tingkatan manajer yang tinggi.
2.
Memberikan keputusan
yang lebih baik.
3.
Pelimpahan yang
efektif mempercepat pembuatan keputusan.
4.
Melatih bawahan
memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan meningkatkan keyakinan diri
serta kesediaan untuk berinisiatif.[12]
I.
Sifat
Pendelegasian Wewenang
Wewenang
merupakan alat untuk bertindak dan berbuat, sedangkan delegasi wewenang
(delegation of authority) merupakan kunci dinamika organisasi atau delegation
of authorpty is the key of organization. Delegator walaupun telah
mendelegasikan sebagian wewenang dan tugas-tugasnya, tetapi pada saat yang
bersamaan delegator masih tetap memiliki wewenang tersebut. Hal inilah yang
menyebabkan seorang manager masih tetap berhak untuk memerintah,
mengkoordinasi, dan mengintegrasikan semua tugas dalam organisasi. Delegate
harus melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan wewenang yang
diterimanya, jika tidak delegator berhak menarik kembali wewenang trsebut.
Pemimpin yang efektif dalam kepemimpinannya, jika ia mampu dan cakap
mendelegasikan wewenang kepada seseorang (delegate) yang tepat, mampu, dan
bertanggung jawab atas hasil wewenang yang diterimanya.
Delegation
of authority sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara tepat, karena
dalam delegation of authority ini terdapat sifat du characteristic. Du
charactristic artinya pihak bawahan menerima wewenang dari atasan, tetapi pada
saat yang sama atasan yang bersangkutan masih tetap memiliki wewenang tersebut.
Pemimpin (delegator) tidak hilang haknya terhadap wewenang yang telah
didelegasikannya itu. Jadi wewenang itu menjadi milik bersama delegator dan
delegate, sehingga tugas-tugas atas wewenang yang didelegasikan itu masih dapat
dikerjakan sendiri oleh delegator.
Manager
walaupun masih tetap memiliki wewenang yang telah didelegasikannya kepada bawahan,
hendaknya memberi kebebasan, kesempatan kepada bawahan untuk mengambil
keputusan-keputusan demi lancarnya pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan itu.
Manager hanya megamati dan mengendalikan, agar wewenang tadi jangan
disalahgunakan. Jika terjadi kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan
hendaknya manager memberikan bimbingan, teguran, dan jika perlu menarik kembali
wewenang tadi.[13]
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan
hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka
dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan dalam hal melaksanakan
tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan
sasaran tertentu.
B.
SARAN
Kepada para pembaca kami kami
menyarankan agar lebih banyak membaca buku yang berkaitan dengan
pengorganisasian agar lebih memahami dan dapat mengimplementasikannya dalam
kehidupan sehari-hari.
[4] T, Hani Handoko, Managemen,
(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), hal. 24
[5]George R. Terry, Prinsip-Prinsip
Managemen,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal.78
[7] Malayu S.P. Hasibuhan, Managemen
Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal.127
[8] http://yuraanisa.blogspot.com/2013/10/makalah-pendelegasian-wewenang-terbaru.html, diunduh
pada tanggal 26 Maret 2015
[9]Ibid., hal. 73
[10] Amin Widjaja Tunggal, Management
Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2006), hal.224
[11] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen
syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2008), hal.92
[13] Ibid.,hal.75
No comments:
Post a Comment